, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan joint programme atau kerjasama terpadu antara tujuh institusi dalam bidang lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara pada Kamis (27/3/2025) kemarin.
Sri Mulyani percaya bahwa program itu dapat mendorong peningkatan pendapatan dari pajak, bea masuk, cukai, serta pendapatan selain pajak yang berasal dari negara.
Peningkatan pendapatan negara pada tahun 2025 dengan optimalisasinya joint programme Dimulai dari hari ini," jelas Sri Mulyani pada pernyataan yang dikeluarkannya, Kamis (27/03).
Berbagai Aspek dari Laporan World Bank Tentang Perpajakan di Indonesia, Ratusan Triliun Tidak Dimanfaatkan Efektif
Proyek kolaboratif ini bakal mengintegrasikan berbagai sektor Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak Atau Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), serta Lembaga National Single Window (LNSW).
Sri Mulyani menyatakan bahwa kolaborasi di antara ketujuh institusi itu adalah langkah selanjutnya atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperbaiki indeks perpajakan di Indonesia.
"DJP, DJBC, Sekretariat Jenderal, BKF, DJA, Inspektorat Jenderal, serta LNSW akan bersama-sama menafsirkan instruksi presiden menjadi kewajiban dan peran Kementerian Keuangan guna memperkuat pendapatan nasional dan mengembangkan dasar fiskal yang bertahan lama," demikian penuturan sang bendahara negara.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu telah menyatakan bahwa mereka sudah menemukan sekitar 2.000 orang atau badan usaha yang menjadi prioritas pengawasan dan penagihan pajak.
Karena itu, para pejabat tingkat I di Kemendagri akan menjalankan joint programme Untuk melaksanakan pengawasan sampai dengan proses penagihan itu.
Lebih dari dua ribu Wajib Pajak telah kami indentifikasi dan kami siap untuk melaksanakan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, serta kegiatan intelijen terkait hal ini. Semoga upaya tersebut dapat memberikan kontribusi pada pendapatan negara,” ungkap Anggito saat menghadiri Konferensi Pers tentang APBN Kita di kantor Kemendespu, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025.
Selain itu, guru besar dari Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa Kemendagri berencana untuk meningkatkan efisiensi pajak pada transaksi digital baik lokal maupun internasional termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.
Selanjutnya, Departemen Keuangan akan menerapkan program digitalisasi guna meminimalisir kegiatan penyelundupan. Dengan begitu, pajak serta rokok ilegal atau yang disalahgunakan dapat ditekenakan.
Anggito juga menyatakan bahwa Kemenkeu sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor batubara, timah, bauxite, dan kelapa sawit.
Segera kita akan menginformasikan perubahan terkait kebijakan tariff. layering serta perubahan harga batu bara acuan," ungkapnya.
Akhirnya, Kementerian Keuangan berencana meningkatkan pendapatan non-anggaran dari sumber-sumber seperti PNBP dengan ciri khas sebagai layanan premium atau ditujukan untuk segmen menengah hingga atas dalam bidang imigrasi, polisi, serta transportasi.
Cara Lama
Profesor dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Haula Rosdiana, menyampaikan joint programme Bukan metode terbaru untuk menambah pendapatan negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program semacam itu pernah dijalankan oleh Sri Mulyani.
Haula menyatakan telah melaksanakan penilaian atas program itu. Penemuan mereka adalah masih ada berbagai kekurangan pada program ini yang membuatnya tak mampu meningkatkan pendapatan negara seefisien mungkin.
Dia memberikan contoh, yaitu pertukaran informasi di antara badan yang terlibat tersebut. joint programme Hal tersebut tidak berjalan secara otomatis di dalam sistem. Ini menunjukkan bahwa lembaga yang berbeda masih perlu mengajukan permohonan konfirmasi jika mereka ingin mendapatkan data.
Karena itu, Haula percaya bahwa joint programme Hal tersebut hanyalah sebuah keputusan yang diberlakukan secara paksa mulai atas kepada bawah. Setiap instansi masih memegang teguh egonya sendiri dan berfokus pada tujuan institusional masing-masing.
Sehingga, budaya kolaborasi antarlembaga belum tertanam dalam lingkup Kementerian Keuangan.
"Jadi, jangan sampai akhirnya joint programme Sepertinya cuma basa-basi saja," kata Haula kepada Bisnis , Jumat (28/3/2025).
Professor wanita dalam bidang perpajakan pertama di Indonesia tersebut menambahkan, implementasinya kembali joint programme Hal tersebut mengindikasikan ada sebuah ketidakmampuan dasar terkait aspek kelembagaan dalam proses pengumpulan pendapatan negara.
Karena itu, ia mendukung penerapan penciptaan Badan Penerimaan Negara (BPN), sesuai dengan komitmen Kampanye Presiden Prabowo Subianto. Baginya, apabila terdapat BPN, tak diperlukan adanya joint programme sehingga telah terintegrasi secara otomatis di dalam sebuah institusi.
"Sebab Pak Sumitro [Sumitro Djojohadikoesoemo, mantan Menteri Keuangan dan juga ayah Prabowo] telah menyatakan pada tahun 1955 bahwa lembaga merupakan aspek yang sangat vital. Oleh karena itu, jika berencana melakukan perubahan terhadap pendapatan negara, maka struktur lembaga ini benar-benar penting," ungkap Haula.
Tentu saja pada tahun 2018, DDJP, DJBC, serta DJA telah mengerjakan program analisis bersama atau kegiatan studi bersamaserta untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban dari sebanyak 13.748 wajib pajak (WP).
Selanjutnya di tahun 2019, mengikuti tren dari tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan ke 3.390 Wajib Pajak (yang mencakup WB PNBP) dan mereka termasuk dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).
Di samping itu, juga terdapat tindakan penutupan akses kepabeanan untuk Wajah Pajak (WP) yang belum menyelesaikan tanggung jawab pajaknya (1.243 WP pada tahun 2018, dengan 424 WP telah mematuhi kewajibannya; serta 2.181 WP pada tahun 2019).
Selanjutnya, joint audit Yang bertujuan untuk memeriksa kewajiban pajak dan kepabeanan milik WP, di mana tahun 2019 ada 31 WP yang jadi sasaran bersama dalam audit ini dan telah mengikutsertakan kantor vertikal DJP serta DJBC.
Untuk mempercepat pengumpulan utang pajak, dilaksanakan kerjasama pemungutan di antara DJP dan DJBC. joint collection ). Tahun 2019, sukses terlaksananya kerjasama pengumpulan antara KPU BC Tanjung Priok bersama Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, serta Kanwil DJP Jawa Barat III.
Saat yang sama, mengenai keefektifan pelaksanaan hukum, dilakukan penyelidikan gabungan antara DJP dan DJBC tentang aliran barang (ekspor/impor) serta kewajiban cukai.
Selanjutnya, kita memiliki proses bersama antara bisnis, TI, serta pengembangan profil tunggal WB (yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, dan instansi pemerintah terkait lainnya). Tujuannya adalah memberikan perlakuan serupa kepada WP sesuai dengan tingkat risiko mereka.
Akhirnya, program kolaboratif itu hanya berhasil mencapai pendapatan sekitar Rp6,5 triliun di tahun 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar