Bursa efek Indonesia merasakan dua minggu ketidakpastian menjelang hari raya Idul Fitri, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pernah mencapai titik rendah 5.900, angka ini belum terlihat sejak empat tahun lalu. Para investor mancanegara bergerak masuk dan keluar sambil melepas saham secara massif demi mengantisipasi potensi kerugian akibat adanya pertanyaan-pertanyaan tentang strategi ekonomi serta arah kebijakan politik era pemerintahan Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo sebentar membiarkan ketidakpedulianannya terhadap keributan yang melanda pasar modal. "Saham bisa saja naik dan turun, tetapi stok makanan aman, negeri juga tenang," ungkap Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta pada hari Jumat, tanggal 21 Maret. Pada waktu tersebut, pasar saham sudah beberapa hari digoyahkan oleh panika penjualan.
Sejumlah ahli ekonomi dan pakar pasar saham menyuarakan peringatan tentang bahaya yang muncul dari penurunan kepercayaan para investor. Mereka menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak terlalu meremehkan hal ini atau " overconfidence oleh mengeluarkan peraturan yang memperkuat pandangan negatif, terutama ketidakpastian internasional yang telah cukup tinggi. Bisa-bisa hal ini berbalik arah dan membawa dampak merugikan pada kestabilan perekonomian dalam negeri.
Pengamat pasar modal senior, Teguh Hidayat, menyampaikan bahwa laporan tentang realisasi belanja negara yang terlambat dan mencerminkan pendapatan pajak yang kurang memadai semakin meningkatkan kekhawatiran terhadap situasi anggaran di era kepemimpinan Prabowo. Ditambah lagi dengan adanya informasi penahanan proses perekrutan CPNS serta spekulasi soal kemungkinan pergantian atau pensiunnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam situasi " fiscal blues "Pada saat itu, pemerintah bersama dengan DPR justru mendorong penyusunan UU Tentara Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran militer dalam urusan pemerintahan serta keamanan. Sejumlah mahasiswa danaktivis pun melakukan protes melalui demonstrasi di beberapa wilayah terkait keputusan ini. 'Ingin ada investasi namun seolah negeri kita siap untuk berperang'. Ungkap Teguh tambahan," katanya kepada Pekan lalu, Teguh menegaskan bahwa kenaikan harga saham akan menjadi sia-sia jika nilai tukar rupiah melemah, sebab hal itu dapat mengurangi laba perusahaan.
Nilai tukar rupiah merosot jauh lebih rendah daripada banyak mata uang negara-negara sedang berkembangan akibat tekanan negatif yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Di hari Selasa, tanggal 25 Maret, nilai tukar rupiah mencapai titik tertinggi yaitu 16.600 untuk satu dolar Amerika Serikat, posisi ini merupakan yang paling lemah sejak tahun 1998 berdasarkan catatan data. Trading Economics , rupiah diperdagangkan dalam kisaran 15.065 hingga 16.645 untuk setiap dolar AS selama 52 minggu terakhir.
Didik Rachbini, pendirinya Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketidakstabilan yang terjadi di pasar modal. wake-up call Alias peringatan bangun pagi. "Seluruh analisis tentu akan sepakati bahwa penurunan IHSG saat ini hanyalah disebabkan oleh aspek politik di mana pasar merasa tak nyaman dan menentang kebijakan ekonomi serta tindakan pemerintah," ungkapnya. Dia juga mengingatkan, lebih dari dua pertiga persoalan ekonomi berhubungan dengan bidang politik, begitu pula hal tersendiri bagi masalah utama dalam ranah politik yaitu urusan ekonomi.
Penjualan oleh investor asing yang dimulai pada hari Kamis, 13 Maret kemarin terus meningkat dan akhirnya menimbulkan panic selling "sejarah" pada hari Senin, 18 Maret. Penurunan indeks dihentikan sementara melalui regulasi ketika mengalami penurunan melebihi lima persen. Stockbit menunjukkan, pada hari Senin tersebut, investor asing melakukan penjualan bersih ( net foreign sell Saham senilai Rp 2,5 triliun tersebut merupakan jumlah penjualan bersih tertinggi sejak November 2024, yakni setelah kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat serta awal kepresidenan Prabowo di Indonesia. Penurunan indeks meski indeks regional sedang naik menunjukkan bahwa masalahnya lebih berakar pada faktor-faktor dalam negeri.
Ketidakstabilan besar di bursa saham lokal masih berlangsung, ditandai oleh penurunan indeks yang cukup drastis pada Jumat, 21 Maret dan Senin, 24 Maret. Di sesi perdagangan tersebut, indeks jatuh melewati batas empat persen sampai mencapai posisi rendahnya yaitu 5.900, angka ini belum pernah terlihat selama empat tahun belakangan. Namun, pada hari Rabu, 26 Maret, indeks tiba-tiba naik lagi. Hal ini disertai dengan langkah para pemegang saham untuk membeli kembali efek mereka sendiri. buyback . Satu hari setelah jatuhnya "penting", tanggal 18 Maret, pihak berwenang "mengikuti" anjuran beberapa pengusaha besar dan menerbitkan regulasi yang memperbolehkan perusahaan untuk melaksanakan tersebut. buyback tanpa seizin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Maka pertanyaannya adalah, apakah badai benar-benar telah usai?
Penjualan bersih saham yang dilakukan investor asing (Net Foreign Sell) pada Bursa Efek Indonesia
| Periode | Per Tanggal 21 Maret | Per Tanggal 26 Maret |
| 1 Minggu | 6,70 Triliun | 491,57 Miliar |
| 1 Bulan | 16,66 Triliun | 12,62 Triliun |
| 6 Bulan | 59,03 Triliun | 60,44 Triliun |
| YTD | 28,42 Triliun | 28,04 Triliun |
| 1 Tahun | 70,87 Triliun | 73,84 Triliun |
Sumber: RTI (Penjualan Asing Bersih Luar Negeri di Pasar Reguler)
Kepercayaan Investor Belum Kembali
Premi risiko untuk obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu lima tahun atau yang diwujudkan dalam CDS 5 tahun telah mengalami peningkatan sejak akhir Februari. Indeks CDS ini mencerminkan perkiraan risiko investasi; nilai yang lebih tinggi menandakan risiko yang lebih besar. Nilai CDS perlahan mendekati angka 100, meningkat lebih dari 20% selama satu bulan terakhir. Meskipun demikian, posisi tersebut masih sangat rendah dibandingkan periode pandemik COVID-19 serta Krisis 2008 dan 1998. Walau begitu, pertambahan ini menjadi indikator bahwa ketidakpastian para pemain pasar tetap ada. Peningkatan premi CDS juga akan menyebabkan beban bunga pinjaman tambahan bagi pemerintah.
Pihak berwenang sudah mencoba menenangkan para pemain di pasar dengan beberapa langkah. Pada tanggal 18 Maret ketika terjadi jatuhnya bursa saham, Sri Mulyani mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwa penjualan obligasi tetap menjadi minatan oleh investor luar negeri dan juga membantah kabar tentang dirinya akan Mundur. Esok harinya, gilirannya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan pengumuman tentang peraturan baru. buyback Saham diperdagangkan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunganya sebagai patokan walaupun terdapat ruang untuk pengurangan demi mencegah aliran modal asing keluar dari negeri ini. Setelah itu, pihak berwenang menyelenggarakan pertemuan bersama para ahli ekonomi serta analis di sektor pasar modal dan juga merilis sebuah buku bertajuk "Ekonomi Kita" yang mencoba menjelaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini tetap stabil dan positif.
Akan tetapi, tanggapan tersebut dianggap masih "sangat jauh". Seharunya, pengumuman yang dibuat harus berfokus pada cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal keuangan negara," ungkap Bhima Yudhistira, Direktir Eksekutif CELIOS, seperti dilaporkan. Ia menegaskan, bahwa banyaknya pelelangan obligasi harus diartikan sebagai sinyal peringatan. "Ini hanyalah sebuah Alarm." flight to quality . Keluar dari bursa saham dan berpindah ke bursa obligasi karena return ( yield ) meningkat. Investor berburu imbal hasil yang lebih tinggi, hal ini tidak mengindikasikan situasi yang sehat. Hal tersebut mencerminkan bahwa risiko keuangan pun ikut bertambah karena Indeks Premi Default Bersama (CDS) juga terus melonjak," katanya. "Jika sampai peringkat hutang kita anjlok, ini dapat menjadi suatu masalah," tambahnya. spiral effect ke Rupiah, jadi kemana-mana," katanya.
Bhima mengatakan bahwa berbagai macam keputusan harus direevaluasi, mulai dari urusan politik sampai pada pengelolaan dana. Hal ini dilakukan untuk mencegah aliran uang asing yang keluar menjadi lebih banyak lagi.
Pertama, batalkan revisi Undang-Undang TNI yang menyebabkan para pemain pasar menjadi cemas. "Hal ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap persaingan bisnis, profesionalisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta terkait dengan aturan izin," katanya. Lebih jauh lagi, revisi tersebut akan membebani anggaran negara karena akan meningkatkan masa pensiun bagi prajurit militer. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah meloloskan UU TNI pada hari Kamis, tanggal 20 Maret. Kalau diharapkan, Prabowo berpotensi untuk tidak menandatanganinya agar pembatalannya dapat dilakukan.
Kedua, Re evaluasi Danantara. "Dampak dari penyempurnaan UU Perusahaan Milik Negara yang dilakukan tanpa keterlibatan cukup serta tergesa-gesa membuat Bank BUMN harus bergabung dengan Danantara. Seharusnya, properti milik bank BUMN dikesampingkan dalam hal ini," katanya. Tambahan lagi, pihak berwenang mesti menjamin bahwa anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berasal dari latar belakang profesional dan tidak bertindak ganda."
Ketiga, mengerem megaproyek food estate , mengonsumsi makanan sehat secara cuma-cuma, dan dinding laut atau giant seawall Untuk perencanaan tersebut. Masalahnya, efisiensi anggaran pemerintah berpotensi menuju hal-hal tak diinginkan seperti penundaan dalam merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta risikonya bisa memengaruhi kualitas layanan publik.
Keempat, penyusutan jumlah departemen serta institusi terkait dengan proses pengurusan izin dan alokasi dana. Kelima, Penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. "Seharusnya Prabowo mampu mengakhiri regresi yang berlangsung selama kepemimpinan Jokowi," katanya. Hal ini juga merujuk pada skandal dugaan korupsi yang mencakup perusahaan milik negara, Pertamina. "Pertamina adalah bagian dari Danantara, lalu bagaimana kita dapat mempromosikan Danantara? Bagaimana orang-orang akan percaya?" tuturnya.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan tentang penyesuaian strategi anggarannya. Sebelumnya, indikasinya adalah bahwa pihak berwenang tetap akan mengandalkan Bank Indonesia (BI) untuk mendanaangi defisit fiskal mereka. Pada akhir tahun kemarin, BI telah menyampaikan komitmennya untuk membeli obligasi nasional senilai hingga Rp 150 triliun dari pasar sekunder. Kebergantungan terhadap BI selama ini menjadi sorotan bagi para pemain pasar serta ahli ekonomi. Dari sudut pandang tertentu, hal tersebut dapat membantu meredam tingkat suku bunga obligasi agar tidak meningkat signifikan. Namun demikian, jika tidak hati-hati, pendekatan seperti itu mungkin saja menciptakan gangguan pada sistem perdagangan dan potensial menimbulkan tekanan inflasi.
Direktur Eksekutif dari Institusi Segara serta anggota Dewan Pengawas Bank Indonesia, Piter Abdullah menekankan bahwa penyelesaian defisit belanja bukanlah solusi yang cukup efektif. "Pihak berwenang perlu melakukan penyempurnaan dalam strategi mereka untuk menciptakan rasa percaya pada para pelaku pasar," ungkapnya. Seperti pendapat Bhima, Piter juga merujuk kepada beberapa faktor lain selain defisit fiskal yang bisa menjadi sumber keraguan bagi investor. Dia menjelaskan bahwasanya masih banyak aspek yang patut diperhatikan dan tindakan konkret yang wajib diambil oleh otoritas. Masalah-masalah sosial seperti kontroversi berkaitan pergantian jajaran kabinet atau revisi Undang-Undang Tentang Angkatan Darat (Tentara Nasional Indonesia), harus dituntaskan sesegera mungkin. "Hendaknya tak ada lagi persepsi negatif," imbuhnya.
Risiko Ekonomi yang Mengintai
Menurut proyeksi beberapa institusi keuangan global, meskipun rupiah mengalami pelemahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini diperkirakan tidak akan jauh dari angka 5%. Meski demikian, Mencatat, sejumlah petunjuk ekonomi mengindikasikan adanya gejala melemah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah, mulai dari tingkat kemampuan membeli publik, eksport, sampai pada bidang investasi. Kedua faktor tersebut memiliki potensi untuk menciptakan beban tambahan terhadap nilai tukar rupiah di masa mendatang.
Penurunan Daya Beli Konsumen Terlihat Jelas
Sejumlah informasi mengindikasikan adanya pelemahan kemampuan membeli publik yang merupakan fondasi utama ekonomi. Berdasarkan laporan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, impor produk-produk konsumen merosot meskipun ada beberapa perayaan agama beruntun di awal tahun seperti Imlek pada bulan Januari serta Idul Fitri menjelang akhir Maret. Sementara itu, statistik dari Bank Indonesia melaporkan terjadinya penurunan jumlah simpanan individu, hal ini pun membuat spekulasi tentang kemungkinan warga negara menggunakan uang tabungan mereka sebagai pendanaan kebutuhan sehari-hari.
Informasi dari bidang tenaga kerja semakin memburuk prospek kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Menurut laporan dari Kementerian Tenaga Kerja, total karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 77.965 jiwa di tahun 2024, meningkat sebesar 20,2% dibanding dengan periode sebelumnya. Fenomena PHK tersebut juga melanjutkan tren negatif hingga awal tahun ini. Ini menjadi pertanda bahwa risiko adanya peningkatan angka pengangguran tetap ada. Ditambah lagi, gambaran kondisi ekonomi perusahaan belum seragam.
Sampai dengan akhir tahun kemarin, total pinjaman (صند undisbursed loan ) yang belum diambil oleh pelanggan di perbankan utama terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya rencana investasi yang ditunda. Meski demikian, indikator sektor manufaktur membawa harapan. Indeks manufaktur yang merepresentasikan aktivitas produksi mulai membaik di awal tahun ini setelah beberapa bulan tertekan. Nilainya nyaris sama dengan periode mendekati Lebaran tahun sebelumnya.
Indeks Produksi Manufaktur Indonesia (S&P Global Indonesia Manufacturing PMI)
Kemungkinan Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Menghadapi Proyeksi Penurunan Eksport dan Inversi
Fitch Ratings mengantisipasi bahwa defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia akan semakin lebar pada tahun ini. Secara spesifik, defisit diperkirakan meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 hingga mencapai angka 1,3% terhadap PDB untuk tahun saat ini. Neraca tersebut merujuk kepada aktivitas perdagangan dan investasi secara internasional. Penyempitan gap antara pengeluaran dan penerimaan dalam mata uang asing dapat membuka potensi penurunan nilai tukar rupiah yang signifikan selama tahun ini.
Menurut Fitch, penambahan defisit akibat lesunya ekspor mungkin terjadi dampak dari perlambatan permintaan global serta harga komoditas yang menurun. Tambahan faktornya adalah kebijakan proteksionis dari negara-negara berkembang. Sebaliknya, arus masuk investasi asing bersih ( net Arus FDI mungkin justru menjadi defisit. "Ketergantungan terhadap aliran dana investasi portfolio (dalam pasar finansial) yang bisa tidak stabil," demikian keterangan tambahan. volatile (masuk dan keluar rentan) menjadi lebih tinggi," sebagaimana disebutkan dalam rilis terkait peringkat hutang Indonesia pada tanggal 11 Maret kemarin. Fitch tetap menahan peringkat hutang Indonesia di posisi BBB.
Berita bagusnya adalah bahwa stok devisa Indonesia masih cukup banyak dengan jumlah mencapai US$ 154,5 miliar pada bulan Februari. Angka ini setara dengan sekitar 5,6 bulan biaya impor serta hutang luar negeri pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan ada perlindungan valuta asing yang signifikan bagi Bank Indonesia agar dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Aturan terbaru yang mensyaratkan para eksportir harus menyimpan 100% dari pendapatannya dari devisa ke bank lokal dalam waktu satu tahun kemungkinan akan semakin meningkatkan pasokan devisa negara.
Meskipun demikian, Fitch mengomentari tentang likuiditas eksternal Indonesia, di mana rasionya antara aset likuid eksternal dan kewajiban likuid eksternal relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki peringkat hutang sebanding. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak seluruh investasi asing memasuki pasar dalam bentuk mata uang asing melainkan juga berupa komoditas. Akibatnya, nilai tukar rupiah menjadi lebih sensitif terhadap tekanan saat permintaan untuk mata uang asing meningkat akibat aliran dana asing keluar, aktivitas impor, serta pembayaran pinjaman internasional.
Sejumlah ahli ekonomi mengkhawatirkan peningkatan besar utang luar negeri pada pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga pembiayaan seperti Danantara jika sumber dana domestik tak memadai di masa mendatang. Hingga kini, perhatian para ekonom tertuju pada pertambahan signifikan utang luar negeri Bank Indonesia (BI). Pada awal tahun 2025, total utang tersebut telah mencapai angka sekitar Rp 28,34 triliun, naik tajam hampir dua kali lipat atau 93,94% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu terjadi akibat peluncuran Surat Berharga Ritel Bond Index (SRBI) — obligasi berjangka waktu singkat dengan imbal hasil menjanjikan untuk menjebloskan minat investasi asing supaya tetap bertahan di pasar Indonesia.
Dalam situasi yang rapuh ini, pesan dari para ahli ekonomi dan analisis menjadi semakin penting, yakni supaya pemerintah tidak terlalu merasa yakin dengan kemampuan sendiri atau " overconfidence Dengan menerapkan aturan baru yang memperburuk pandangan negatif dan menggerus keyakinan para pemodal. Lagipula, suasana hati serupa telah mendominasi skenario internasional. Tanpa disadari, hal ini dapat berbalik arah dan membahayakan kestabilan perekonomian Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar